Jakarta, LOGIC.co.id – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Langkah ini memicu berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap investasi, terutama dari para pengusaha dan investor.
Namun, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, optimistis bahwa kenaikan tersebut tidak akan mengganggu aliran investasi ke Indonesia.
Produktivitas Jadi Kunci Utama
Rosan menjelaskan bahwa para pengusaha saat ini lebih fokus pada produktivitas ketimbang sekadar menekan biaya tenaga kerja.
“Memang bukan zamannya lagi berbicara tentang UMR murah. Yang lebih penting adalah bagaimana kenaikan upah minimum sejalan dengan peningkatan produktivitas,” ujar Rosan di Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) malam.
Ia menambahkan bahwa kenaikan upah bukan masalah jika produktivitas tenaga kerja juga meningkat. Bahkan, produktivitas yang tinggi bisa mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
“Bayangkan jika kita membayar lebih murah, tapi memerlukan dua orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya, membayar lebih tinggi namun cukup mempekerjakan satu orang dengan produktivitas lebih baik akan lebih efisien,” ungkapnya.
Kenaikan UMP Tidak Hambat Investasi
Rosan menegaskan bahwa kenaikan UMP sebesar 6,5% tidak akan memengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, banyak perusahaan yang sudah memperhitungkan biaya tenaga kerja dalam rencana investasi mereka.
“Perusahaan yang masuk ke Indonesia, seperti di sektor manufaktur, biasanya memiliki perencanaan jangka panjang. Mereka membangun pabrik dalam dua tahun, dan selama itu kita mempersiapkan sumber daya manusia sesuai ekspektasi mereka,” jelas Rosan.
Ia juga menyebutkan bahwa dengan persiapan yang baik, tenaga kerja Indonesia tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal, tetapi juga bisa memenuhi standar internasional.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
Untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus mendorong program pelatihan dan pendidikan.
“Dengan tenaga kerja yang kompeten, investor tidak hanya merasa puas, tetapi juga mau membayar lebih karena kualitas kerja yang mereka dapatkan,” kata Rosan.
Kenaikan UMP sebesar 6,5% ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan pendekatan berbasis produktivitas, langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi tenaga kerja, tetapi juga menjaga iklim investasi tetap kondusif.
