Berita  

Jurus Prabowo dalam Berantas Korupsi dan Kebocoran APBN

Jurus Prabowo dalam Berantas Korupsi dan Kebocoran APBN
Ilustrasi Korupsi (Foto: Pinterest)

Jakarta, LOGIC.co.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pemberantasan korupsi dan mencegah kebocoran keuangan negara dengan mengandalkan transformasi digital serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, saat membuka Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Digitalisasi dan reformasi sistemik pada birokrasi pemerintah menjadi strategi utama dalam mencegah korupsi, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas,” ujar Budi Gunawan, mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Sistem Digital untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat penting untuk mendorong transparansi dalam pelayanan publik. Sistem ini dirancang agar seluruh proses birokrasi dapat dimonitor secara real-time, sehingga menekan potensi penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:  Prabowo Tegaskan Soal Memaafkan Koruptor: Kalau Bertobat, Kembalikan Juga yang Dicuri

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menyinkronkan program pembangunan pusat dan daerah. Sistem ini memungkinkan pelacakan alokasi anggaran, efektivitas program, dan hasilnya, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pengentasan kemiskinan, stunting, serta investasi.

Tantangan dan Perbaikan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelayanan pemerintah adalah kurangnya integrasi data.

“Ketidaktersediaan data yang akurat, data tersebar, dan kurangnya standar baku menghambat pengambilan keputusan berbasis data,” kata Rini.

Oleh karena itu, Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) berfokus pada integrasi data, termasuk dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Baca Juga:  KPK Berpeluang Panggil Kepala BPJN Kalbar, Dedy Mandarsyah, dan Telusuri Rekening Keluarga

Dukungan dari KPK

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dan penegak hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Dengan semangat Asta Cita, kami yakin bahwa pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang adil dapat diwujudkan,” ujar Nawawi.

Momentum Menuju Indonesia Emas

Hari Antikorupsi Sedunia menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan Indonesia yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi, sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.