Jakarta, LOGIC.co.id - Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina dengan kerugian negara yang disebut-sebut mencapai Rp1.000 triliun telah menggegerkan publik Indonesia. Angka fantastis ini memicu pertanyaan besar: mengapa kasus sebesar ini seolah jalan di tempat? Apa yang membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) tampak lambat mengusutnya kembali?
Awal Mula Kasus Korupsi Pertamina Rp1.000 Triliun
Skandal ini pertama kali mencuat ketika Kejagung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023. Pada 2023, Kejagung memperkirakan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun untuk satu tahun saja. Media dan warganet di platform X kemudian memproyeksikan bahwa jika praktik ini berlangsung selama lima tahun, total kerugian bisa mendekati Rp1.000 triliun, angka yang nyaris tak terbayangkan!
Kerugian ini berasal dari beberapa modus, seperti:
- Pengoplosan BBM: BBM seperti Pertamax diduga dioplos, misalnya mencampur RON 90 dan menjualnya sebagai RON 92, merugikan konsumen dan negara.
- Impor minyak mentah melalui broker: Praktik ini menyebabkan kerugian hingga Rp2,7 triliun.
- Kompensasi dan subsidi energi yang bocor: Dana subsidi solar diduga mengalir ke industri besar seperti tambang dan sawit, bukan ke petani atau nelayan.
- Markup harga: Dalam kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), terdapat dugaan penggelapan hasil penjualan kondensat senilai lebih dari Rp35 triliun.
Namun, angka Rp1.000 triliun masih spekulatif. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara belum final, dan proyeksi ini muncul dari perhitungan media, bukan temuan resmi.
Status Penyelidikan: Siapa yang Sudah Jadi Tersangka?
Hingga Mei 2025, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, termasuk:
- Enam petinggi anak perusahaan Pertamina, seperti Riva Siahaan (Dirut PT Pertamina Patra Niaga) dan Yoki Firnandi (Dirut PT Pertamina International Shipping).
- Tiga pihak swasta, termasuk Muhammad Kerry Andrianto Riza, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.
Kejagung juga telah memeriksa saksi kunci, seperti eks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution. Ada pula wacana untuk memanggil eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati, meskipun belum ada konfirmasi resmi.
Penyelidikan ini disebut sebagai salah satu yang paling rumit oleh Jaksa Agung. Mengapa? Kasus ini melibatkan rentang waktu panjang (2018–2023), banyak pihak, dan skala kerugian yang sangat besar. Beberapa saksi mungkin sudah meninggal, dan barang bukti bisa saja hilang, membuat prosesnya semakin sulit.
Mengapa Kasus Ini Seolah Mandek?
Publik bertanya-tanya: jika kasus ini begitu besar, mengapa penanganannya terlihat lambat? Berikut beberapa alasan yang mungkin menjelaskan:
1. Penyelidikan Masih Berjalan
Kejagung menegaskan bahwa kasus ini belum dihentikan. Penghitungan kerugian negara dan pengembangan penyidikan masih dilakukan. Namun, minimnya pembaruan membuat publik merasa kasus ini jalan di tempat.
2. Keganjilan dalam Penyidikan
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyoroti beberapa kejanggalan:
- Belum ada tersangka dari kontraktor besar: Penyidikan saat ini fokus pada petinggi Pertamina dan pihak swasta tertentu, tetapi “pemain besar” seperti kontraktor KKKS atau broker impor belum tersentuh.
- Aliran dana misterius: Ke mana Rp193,7 triliun (atau lebih) mengalir? Kejagung belum menerapkan pasal pencucian uang untuk melacak dana tersebut.
- Angka kerugian kontroversial: Klaim kerugian Rp126 triliun dari kompensasi energi dianggap tidak logis oleh beberapa analis, karena dana ini dinikmati konsumen secara luas.
3. Tekanan Publik dan Dampak Ekonomi
Kasus ini memicu kemarahan publik, terutama karena pengoplosan BBM merugikan konsumen. LBH Jakarta dan CELIOS mencatat 619 pengaduan konsumen dengan kerugian Rp17,4 triliun per tahun. Namun, Kejagung khawatir penanganan yang terlalu agresif bisa memicu kegaduhan publik dan mengganggu operasional Pertamina, BUMN strategis yang mengelola energi nasional.
Spekulasi di X bahkan menyebut adanya intervensi politik, seperti pertemuan “diam-diam” antara Kejagung dan pihak tertentu. Meski ini belum terbukti, isu ini memperkeruh kepercayaan publik.
4. Hukuman Berat sebagai Fokus
Jaksa Agung menyebut tersangka berpotensi dihukum mati karena skala kerugian yang luar biasa. Ini menunjukkan keseriusan Kejagung, tetapi juga bisa berarti fokus saat ini adalah mengadili tersangka yang sudah ditetapkan, bukan memperluas penyidikan.
Apa yang Terjadi di Balik Layar?
Ada beberapa kemungkinan yang memengaruhi dinamika kasus ini:
- Kompleksitas kasus: Melibatkan anak perusahaan, kontraktor, dan broker internasional, dengan aliran dana yang sulit dilacak.
- Pertimbangan ekonomi: Pertamina adalah tulang punggung energi nasional. Penanganan kasus yang gegabah bisa mengganggu pasokan BBM dan stabilitas ekonomi.
- Keterbatasan bukti: Rentang waktu panjang membuat beberapa bukti atau saksi kunci hilang.
- Tekanan eksternal: Meski spekulatif, dugaan perlindungan terhadap “pemain besar” terus mengemuka.
Langkah ke Depan: Apa yang Harus Dilakukan?
Agar kasus ini ditangani secara adil dan transparan, beberapa langkah perlu diambil:
- Terapkan pasal pencucian uang: Ini dapat membantu melacak aliran dana dan mengungkap pihak lain yang terlibat.
- Periksa pihak besar: Kejagung harus menelusuri kontraktor KKKS dan broker impor.
- Tingkatkan transparansi: Pembaruan rutin dari Kejagung dapat menjaga kepercayaan publik.
- Kompensasi konsumen: Konsumen yang dirugikan oleh BBM oplosan berhak mendapat ganti rugi.
- Reformasi tata kelola Pertamina: Evaluasi menyeluruh terhadap impor minyak dan pengelolaan BBM diperlukan untuk mencegah korupsi di masa depan.
Kesimpulan: Jalan Panjang Menuju Keadilan
Kasus korupsi Pertamina Rp1.000 triliun adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Meski penyidikan masih berlangsung, lambatnya kemajuan memicu tanda tanya besar. Apakah ada pihak yang dilindungi? Ataukah kasus ini memang terlalu rumit untuk diungkap? Yang jelas, publik berhak mendapatkan kejelasan dan keadilan.