Jakarta, LOGIC.co.id – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap rencana Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, untuk menulis ulang sejarah Indonesia dengan narasi yang lebih positif. Menurut Pigai, penulisan ulang sejarah bukan berarti mengubah fakta sesuai keinginan pihak tertentu, melainkan menghadirkan cerita sejarah secara apa adanya, dengan keseimbangan antara sisi baik dan buruk.
“Sejarah itu punya naik turun. Ada titik yang baik dan ada juga titik yang buruk. Menulis fakta apa adanya itulah yang dimaksud dengan tone positif,” ujar Natalius Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Pigai menambahkan, selama ini sejarah Indonesia masih menjadi perdebatan karena ada yang menerima dan ada yang menolak berbagai peristiwa. Oleh karena itu, penulisan ulang diperlukan untuk mengungkap perjalanan bangsa secara jujur dan lengkap.
“Maksud tone positif bukan berarti menulis sesuai keinginan pemerintah. Tapi mengungkap data, fakta, dan informasi secara apa adanya,” jelasnya.
Sebagai bagian dari kabinet, Natalius Pigai memastikan Kementerian HAM akan terlibat aktif dalam proses ini untuk memastikan kebenaran sejarah, terutama terkait isu keadilan dan pelanggaran HAM berat.
“Kami bertugas mengontrol kebenaran peristiwa. Jika ada peristiwa yang ditutupi, itu ketidakadilan. Jadi, yang kami lakukan adalah mengungkap fakta supaya keadilan terpenuhi,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa penulisan ulang buku sejarah Indonesia akan mengusung perspektif Indonesia sentris dengan tone yang lebih positif. Hal ini bertujuan menghilangkan bias kolonial, mempersatukan bangsa, serta membuat sejarah lebih relevan bagi generasi muda.
“Kalau mau mencari-cari kesalahan, pasti ada. Tapi kami ingin sejarah Indonesia dari era Bung Karno hingga era Presiden Jokowi ditulis dengan tone yang positif,” kata Fadli Zon di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Fadli Zon juga memastikan bahwa proses penulisan ulang sejarah ini melibatkan tim besar yang terdiri dari 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum, termasuk para sejarawan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap akurasi dan kredibilitas hasilnya.