LOGIC.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan publik setelah mengunggah gambar dirinya yang diedit dengan kecerdasan buatan (AI) mengenakan pakaian mirip Paus. Gambar tersebut diunggah melalui platform Truth Social miliknya pada Jumat (2/5/2025), di tengah suasana berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus dan menjelang konklaf pemilihan Paus baru.
Aksi Trump ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk kalangan uskup Katolik di New York dan masyarakat Italia. Tak lama setelah diunggah, gambar tersebut juga dibagikan ulang oleh akun resmi Gedung Putih di platform X (dulu Twitter), memperluas penyebarannya di media sosial dan memicu diskusi panas di kalangan Vatikan.
Respons Vatikan dan Tokoh Katolik
Gambar Donald Trump mengenakan jubah putih dan mitra (topi uskup) muncul di saat Gereja Katolik tengah menjalani sembilan hari masa berkabung resmi setelah kepergian Paus Fransiskus. Konklaf untuk memilih penggantinya dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu (7/5/2025).
Banyak tokoh Katolik menyayangkan tindakan tersebut. Mereka menilai bahwa unggahan itu tidak menghormati kesakralan masa berkabung dan institusi kepausan yang sangat dihormati oleh umat Katolik di seluruh dunia, termasuk di Italia yang memiliki keterikatan historis dan kultural dengan Vatikan.
Melansir laporan AP News, Minggu (4/5/2025), gambar Trump bahkan sempat menjadi bahan pertanyaan dalam konferensi pers harian Vatikan seputar konklaf pada Sabtu (3/5/2025). Media-media di Italia dan Spanyol menilai unggahan tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas dan tidak sensitif secara moral.
Kecaman dari Politikus dan Media Internasional
Mantan Perdana Menteri Italia dari kubu kiri, Matteo Renzi, mengecam keras unggahan tersebut. Ia menyebut gambar itu sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai keimanan dan menunjukkan sikap tidak serius dari pemimpin sayap kanan terhadap hal-hal yang sakral.
“Gambar ini menghina umat beriman, merendahkan institusi gereja, dan memperlihatkan bagaimana para pemimpin populis mempermainkan isu yang seharusnya dihormati,” tulis Renzi melalui akun X.
Ia juga menyinggung kondisi ekonomi Amerika Serikat yang menurutnya sedang menuju resesi, menyindir bahwa perhatian publik justru dialihkan ke hal-hal yang tidak substansial.
Sementara itu, Konferensi Katolik Negara Bagian New York yang mewakili para uskup AS juga mengeluarkan pernyataan keras. Mereka menyebut unggahan Trump sebagai bentuk ejekan terhadap umat Katolik.
“Tidak ada yang lucu dari gambar ini, Tuan Presiden. Kami baru saja memakamkan Paus tercinta kami, dan para kardinal tengah mempersiapkan diri untuk konklaf suci. Tolong, jangan hina kami,” tulis pernyataan resmi mereka.
Surat kabar La Repubblica di Italia bahkan menjadikan gambar tersebut sebagai berita utama dengan tajuk yang menyebut Trump mengalami “megalomania patologis” — sebuah kondisi di mana seseorang memiliki rasa superioritas dan kekuasaan yang berlebihan.
Respons dari Gedung Putih
Menanggapi kecaman luas, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt memberikan klarifikasi pada Minggu (4/5/2025). Ia menegaskan bahwa gambar tersebut hanya dimaksudkan sebagai bentuk humor seputar pemilihan Paus yang akan datang.
“Presiden Trump tidak berniat menghina siapa pun. Ini hanya candaan ringan mengenai konklaf yang akan dimulai,” ujar Leavitt, dikutip dari BBC.
Leavitt juga mengingatkan bahwa Trump adalah seorang Katolik yang dikenal membela kebebasan beragama. Bahkan, ia telah melakukan kunjungan ke Italia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus dan menghadiri prosesi pemakamannya.
Dalam unggahan di X, Leavitt menyatakan, “Sepanjang minggu ini, banyak orang bercanda tentang siapa yang akan menjadi Paus berikutnya. Itu namanya humor.”
Namun, pernyataan Trump di hadapan wartawan saat memperkenalkan Kardinal Timothy Dolan dari New York juga menuai kritik. Ia sempat berseloroh, “Saya mungkin jadi pilihan nomor satu,” merujuk pada dirinya sebagai Paus secara bercanda.
Candaan ini dianggap tidak pantas, mengingat proses konklaf berlangsung secara tertutup dan bebas dari intervensi pihak luar, termasuk tokoh politik.