LOGIC.co.id – Tim yang dipimpin miliarder Elon Musk, dikenal sebagai DOGE (Department of Government Efficiency), dilaporkan memperluas penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI) Grok dalam lingkungan pemerintah federal Amerika Serikat. Menurut tiga sumber yang mengetahui langsung hal ini, langkah tersebut memunculkan kekhawatiran serius terkait potensi pelanggaran hukum konflik kepentingan serta risiko kebocoran data pribadi jutaan warga AS.
Grok, yang dikembangkan oleh perusahaan AI milik Musk, xAI, digunakan oleh tim DOGE dalam menganalisis data dan menyusun laporan internal pemerintah. Salah satu sumber menyatakan bahwa tim DOGE menggunakan versi kustom Grok untuk menjawab pertanyaan dan mengolah informasi lebih efisien. Namun, dua sumber lainnya mengatakan, DOGE bahkan menyarankan pejabat di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk mulai memakai Grok, meskipun alat tersebut belum mendapat persetujuan resmi dari lembaga tersebut.
Penggunaan Grok oleh DOGE berpotensi menabrak aturan keamanan data pemerintah yang ketat. Pakar etika pemerintahan memperingatkan bahwa jika data sensitif benar-benar digunakan oleh chatbot ini, maka xAI — dan secara tidak langsung Musk — dapat memperoleh akses ke informasi eksklusif yang biasa dipakai dalam kontrak-kontrak federal. Ini bisa memberikan keunggulan tidak adil bagi perusahaan Musk dibandingkan penyedia AI lainnya.
Seorang juru bicara DHS membantah adanya tekanan dari DOGE untuk menggunakan Grok, dan menegaskan bahwa tim DOGE hanya bertugas memerangi pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan anggaran pemerintah.
Namun, para pakar tetap khawatir. Albert Fox Cahn dari Surveillance Technology Oversight Project menyebut situasi ini sebagai “ancaman privasi serius”, karena tidak ada kejelasan mengenai siapa yang mengakses versi Grok yang telah dikustomisasi itu dan bagaimana data pemerintah diproses.
Di sisi lain, Grok yang dikembangkan xAI—perusahaan AI yang diluncurkan Musk pada 2023 melalui platform X (sebelumnya Twitter)—tercatat dalam situsnya dapat memantau interaksi pengguna untuk kepentingan bisnis. Hal ini menambah kekhawatiran akan potensi kebocoran atau penyalahgunaan data sensitif yang dianalisis oleh Grok.
Dalam beberapa bulan terakhir, tim DOGE disebut telah mengakses berbagai basis data rahasia pemerintah, termasuk yang berisi informasi pribadi jutaan warga. Akses ini biasanya hanya diberikan kepada pejabat tertentu, dan tidak kepada pihak luar, terlebih perusahaan swasta.
Penggunaan AI di instansi pemerintah sebenarnya sudah mendapat dukungan terbatas. DHS, misalnya, sempat mengizinkan penggunaan ChatGPT dan Claude (dari Anthropic) untuk tugas non-sensitif. Namun pada Mei lalu, akses ke AI komersial ditutup sepenuhnya menyusul laporan bahwa ada pegawai yang menggunakan alat tersebut untuk menangani data sensitif.
Meski demikian, DOGE tetap mendorong adopsi Grok di berbagai instansi. Dua nama yang disebut memimpin dorongan ini adalah Kyle Schutt dan Edward Coristine, anggota DOGE yang diketahui memiliki pengaruh besar dalam tim tersebut. Bahkan, ada laporan bahwa mereka mencoba mengakses email pegawai DHS dan memerintahkan pelatihan AI untuk mendeteksi pegawai yang dianggap tidak loyal terhadap agenda politik Presiden Donald Trump.
Langkah-langkah ini dinilai berpotensi melanggar hukum perlindungan pegawai negeri sipil dan menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, jika Musk secara langsung terlibat dalam keputusan penggunaan Grok, maka ia bisa melanggar hukum konflik kepentingan yang melarang pejabat — termasuk pegawai pemerintah khusus seperti Musk — untuk mengambil bagian dalam kebijakan yang dapat memberi keuntungan pribadi.
Richard Painter, mantan penasihat etika Gedung Putih di era Presiden George W. Bush, menyebut situasi ini sebagai bentuk “penampilan konflik kepentingan” yang berbahaya. “DOGE tampak seperti memaksa lembaga-lembaga menggunakan produk yang secara finansial menguntungkan Musk dan xAI, bukan untuk kepentingan publik,” katanya.
Sementara itu, Departemen Pertahanan AS menegaskan bahwa DOGE tidak terlibat dalam pemantauan jaringan atau penggunaan alat AI apa pun, termasuk Grok, dalam aktivitas mereka. Namun dua sumber menyebut bahwa beberapa pegawai di salah satu lembaga di bawah Departemen Pertahanan diberi tahu bahwa aktivitas komputer mereka sedang dimonitor oleh sistem algoritma—walaupun belum dapat dipastikan apakah Grok terlibat dalam hal ini.
Elon Musk sebelumnya menyatakan akan mengurangi perannya dalam DOGE mulai Mei, dari waktu penuh menjadi satu hingga dua hari per minggu. Sebagai pegawai pemerintah khusus, ia hanya diizinkan bekerja maksimal 130 hari dalam setahun.