New Delhi, LOGIC.co.id – Kebijakan baru Pemerintah India yang mewajibkan produsen kamera pengawas (CCTV) mengirimkan perangkat keras, perangkat lunak, hingga kode sumber ke laboratorium pemerintah untuk diuji, memicu ketegangan antara regulator India dan produsen global. Dokumen resmi dan email perusahaan yang diperoleh Reuters menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mengguncang industri pengawasan dunia.
Langkah ini dipandang sebagai upaya India untuk memperketat pengawasan terhadap perangkat asing, terutama dari China, menyusul kekhawatiran akan risiko spionase dan keamanan nasional. Seorang pejabat senior India mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap kecanggihan teknologi pengawasan China menjadi alasan utama di balik kebijakan tersebut.
Ketatnya Aturan Baru
Sejak 9 April 2025, semua model CCTV yang terhubung ke internet, baik produksi dalam negeri maupun impor, wajib melalui proses pengujian pemerintah sebelum dapat dipasarkan di India. Kebijakan ini berlaku untuk raksasa teknologi seperti Hikvision, Xiaomi, dan Dahua dari China, Hanwha dari Korea Selatan, serta Motorola Solutions dari Amerika Serikat.
"Kamera CCTV yang terhubung internet bisa diakses dari lokasi mana pun. Ini berisiko jika tidak aman. Harus ada sistem yang kuat dan aman," kata Gulshan Rai, mantan Kepala Keamanan Siber India.
Namun, perwakilan dari lebih dari 17 produsen global dan domestik menyatakan belum siap memenuhi regulasi tersebut dalam pertemuan dengan pemerintah India pada 3 April lalu. Mereka meminta penundaan, namun ditolak dengan alasan aturan ini menyangkut isu keamanan nasional yang mendesak.
Kecurigaan terhadap China
Kekhawatiran India terhadap produk China bukan tanpa alasan. Pada 2021, sebanyak satu juta kamera di lembaga pemerintah India berasal dari perusahaan China, dan data video diketahui ditransfer ke server luar negeri. Hal ini menimbulkan potensi kebocoran informasi penting.
India mengikuti langkah negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang telah membatasi atau melarang produk pengawasan dari China. Selain CCTV, kekhawatiran juga muncul dari perangkat lain seperti inverter tenaga surya buatan China yang diduga mengandung komponen komunikasi tersembunyi.
“India harus memastikan semua chip dan teknologi dalam perangkat itu aman. China jelas jadi bagian dari kekhawatiran,” kata seorang pejabat senior India.
Xiaomi sempat mengungkap bahwa permohonannya untuk uji perangkat ditolak karena pemerintah India meminta informasi tambahan terkait pabrikan rekanannya di China. Hal ini menimbulkan dugaan adanya aturan internal yang memperketat perusahaan dari negara yang berbatasan langsung dengan India.
Dampak pada Industri
Kebijakan baru ini berpotensi menimbulkan gangguan besar dalam pasokan kamera pengawas. Produsen seperti Hanwha dan Vivotek mengeluhkan keterlambatan sertifikasi karena pemeriksaan pabrik yang ketat, pengujian kode sumber, dan kapasitas lab yang terbatas. Hingga akhir Mei, hanya 35 dari ratusan aplikasi pengujian yang selesai diproses.
Direktur CP Plus, produsen lokal terbesar di India, menyebut hanya sebagian model mereka yang telah mendapat sertifikasi. Sementara itu, Bosch dan produsen lain mendesak agar produk yang sudah beredar tetap bisa dijual sambil menunggu proses sertifikasi rampung.
Di pasar elektronik Nehru Place di New Delhi, pedagang CCTV mengeluhkan penurunan pendapatan hingga 50% akibat lambatnya pengesahan perangkat.
"Kami tidak bisa memenuhi pesanan besar sekarang. Kami bertahan dari stok yang ada," ujar Sagar Sharma, seorang pemilik toko CCTV.
Pasar Pengawasan India Bernilai Miliaran Dolar
India menjadi pasar CCTV terbesar di dunia dengan proyeksi nilai mencapai 7 miliar dolar AS pada 2030, naik dari 3,5 miliar dolar tahun lalu. Kamera pengawas telah dipasang di lebih dari 250.000 titik di New Delhi saja, digunakan untuk keamanan kota, gedung perkantoran, hingga kompleks perumahan.
Menurut analis Counterpoint Research, CP Plus menguasai 48% pasar India, sementara Hikvision dan Dahua menguasai sekitar 30%. Namun, sekitar 80% komponen perangkat masih berasal dari China.
Dengan penerapan kebijakan pengujian ketat ini, Pemerintah India berupaya mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, terutama dari negara-negara yang dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional.