Jakarta, LOGIC.co.id – Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera merevisi aturan terkait potongan biaya aplikasi ojek online yang dinilai memberatkan para pengemudi.
Aturan yang dimaksud tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 1001 Tahun 2022, yang hingga kini dianggap tidak dijalankan secara adil oleh perusahaan aplikasi (aplikator).
Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa potongan biaya oleh aplikator kerap kali mencapai 20 hingga 50 persen, jumlah yang dinilainya sangat merugikan para mitra pengemudi.
“Sudah triliunan rupiah uang kami diambil. Sekarang saatnya kami menuntut bagian kami—90 persen untuk pengemudi, 10 persen untuk aplikator. Kami berharap Menteri Perhubungan segera mengeluarkan keputusan mengenai hal ini, secepatnya, kalau bisa besok,” ujar Igun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama puluhan pengemudi ojol di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
GARDA Ancam Aksi Besar Jika Tuntutan Tak Direspons
Igun menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin janji revisi aturan ini terus-menerus tertunda tanpa kejelasan. Jika tidak ada keputusan konkret dari Menteri Perhubungan, GARDA siap menggelar aksi yang lebih besar sebagai bentuk perlawanan.
“Kami tidak ingin ini digantung. Kalau tidak ada putusan dalam waktu dekat, kami akan lakukan aksi lebih besar. Kami siap menanggung segala potensi kerugian,” tegasnya.
Potensi Kerugian Capai Ratusan Miliar
Lembaga riset Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) mencatat bahwa aksi off-bid massal yang dilakukan oleh para pengemudi pada Selasa (20/5/2025) telah menyebabkan potensi kerugian sebesar Rp 188 miliar dalam satu hari, yang berasal dari transaksi yang hilang di berbagai platform transportasi online.
“Dari hasil riset IDEAS, aksi off-bid kemarin menyebabkan kehilangan profit sekitar Rp 187,95 miliar. Kalau perlu, kami bisa berikan tekanan lebih besar lagi agar revisi ini benar-benar disahkan pada bulan Mei 2025,” ujar Igun di hadapan para pemimpin rapat.
GARDA Indonesia tetap menekankan bahwa tuntutan utama mereka adalah keadilan dalam pembagian biaya aplikasi, demi kesejahteraan para pengemudi yang selama ini menjadi tulang punggung industri transportasi online.