Jakarta, LOGIC.co.id – Menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar para pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa, 20 Mei 2025, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan imbauan agar demonstrasi tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas.
“Kami mengimbau agar aksi ini tidak menghambat kepentingan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Hasan dalam keterangan pers di kantor PCO, Jakarta, Senin (19/5/2025), dikutip dari Kompas TV.
Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi, termasuk para pengemudi ojol.
“Jika para pengemudi ojol ingin menyampaikan pendapat, itu merupakan hak konstitusional mereka,” jelasnya.
Kemenhub Sudah Berdialog dengan Ojol
Hasan juga mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menjalin komunikasi dengan perwakilan komunitas ojol terkait sejumlah keluhan dan tuntutan yang mereka ajukan.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah merespons dengan terbuka dan aktif dalam menampung aspirasi dari para mitra pengemudi.
“Kementerian Perhubungan sudah memberikan pernyataan terbuka bahwa mereka siap menerima masukan dan usulan demi perbaikan regulasi yang ada. Semua ini demi menciptakan kondisi yang baik untuk semua pihak,” tutur Hasan.
Ia menambahkan, tujuan utama dari dialog ini adalah mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak—baik pengemudi, perusahaan aplikasi, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Harapannya, bisnis tetap berjalan dengan baik, masyarakat tidak dirugikan, dan kehidupan para pengemudi ojol juga meningkat. Kita mencari solusi yang win-win,” ujarnya.
Aksi 205 dan Offbid Massal Berpotensi Lumpuhkan Layanan
Aksi bertajuk "Aksi 205" yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB pada Selasa (20/5), akan diwarnai dengan offbid massal—yakni pemadaman aplikasi secara serentak oleh para pengemudi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, memperkirakan ribuan pengemudi ojol akan turut serta dalam aksi ini, sehingga layanan transportasi dan pesan-antar berbasis aplikasi diprediksi akan mengalami kelumpuhan, baik secara sebagian maupun total.
“Layanan transportasi online kemungkinan besar akan lumpuh karena ribuan pengemudi akan mematikan aplikasinya secara serentak,” ujar Igun saat dihubungi pada Senin (19/5).
Titik Aksi Menyasar Istana dan Kantor Aplikator
Ribuan pengemudi roda dua dan empat dari berbagai daerah dijadwalkan akan berkumpul di sejumlah titik strategis di Jakarta. Lokasi yang menjadi sasaran aksi antara lain Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, Kompleks DPR RI, hingga kantor-kantor pusat perusahaan aplikasi transportasi online.
Garda Indonesia juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas harian akibat aksi ini.
“Kami memohon maaf sedari awal jika aksi ini menyebabkan kemacetan atau menghambat aktivitas masyarakat,” ujar Igun.
Tuntutan Pengemudi: Hentikan Pelanggaran dan Perkuat Perlindungan
Unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecewaan para pengemudi terhadap apa yang mereka anggap sebagai pembiaran terhadap berbagai pelanggaran oleh pihak aplikator, serta minimnya perlindungan dari pemerintah terhadap para mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung layanan transportasi digital di Indonesia.