Jerusalem, LOGIC.co.id - Pemerintah Israel, melalui kabinet keamanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyetujui rencana untuk memperluas operasi militer darat terhadap kelompok Hamas di Gaza. Langkah ini bertujuan merebut seluruh wilayah Gaza dan mempertahankan kendali atasnya, menurut pernyataan seorang pejabat Israel, Senin (5/5).
Mengutip laporan dari penyiar publik Israel, Kan, rencana baru ini akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan. Fokus awal operasi akan ditempatkan di salah satu wilayah Gaza yang paling terdampak serangan sebelumnya.
Menteri kabinet keamanan, Zeev Elkin, menyebut bahwa masih ada kemungkinan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera sebelum kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah minggu depan. "Masih ada jendela peluang sebelum Presiden Trump menyelesaikan kunjungannya. Jika Hamas memahami keseriusan kami, kesepakatan masih mungkin terjadi," kata Elkin kepada Kan.
Saat ini, Israel telah menguasai sekitar sepertiga wilayah Gaza. Setelah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat runtuh pada Maret lalu, Israel kembali melancarkan serangan darat dan menerapkan blokade total terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah tersebut.
Menurut Elkin, strategi baru tidak lagi hanya berupa serangan sementara di wilayah tertentu, tetapi pasukan Israel akan mempertahankan area yang direbut sampai Hamas dikalahkan atau setuju untuk melucuti senjata dan hengkang dari Gaza. Namun, Hamas menolak opsi tersebut.
Hingga kini, Israel belum menyampaikan visi jelas mengenai masa depan Gaza pascaperang, sementara tekanan internasional terus meningkat atas dampak operasi militer yang telah menyebabkan pengungsian besar-besaran dari 2,3 juta penduduk Gaza dan ketergantungan pada bantuan yang semakin menipis akibat blokade.
Pejabat Israel menyebut, strategi ofensif baru akan mengarahkan penduduk sipil Gaza ke wilayah selatan dan memastikan bantuan kemanusiaan tidak jatuh ke tangan Hamas. Namun, blokade penuh tetap diberlakukan.
PBB pada Minggu menolak rencana distribusi bantuan melalui hub yang ditetapkan Israel. Jan Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), pada Senin menyatakan bahwa Israel meminta PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya menutup sistem distribusi bantuan mereka di Gaza. "Mereka ingin memanipulasi dan memiliterisasi bantuan sipil, memaksa kami mengikuti sistem distribusi melalui jalur militer yang ditentukan Israel. NRC menolak skema ini demi menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan," tulis Egeland di platform X (sebelumnya Twitter).
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengatakan bahwa militer telah mulai mengeluarkan puluhan ribu surat panggilan bagi pasukan cadangan untuk memperluas operasi di Gaza. Ia juga memperingatkan para menteri bahwa bantuan kemanusiaan harus segera disalurkan ke Gaza.
Perang ini bermula dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel mayoritas warga sipil dan menyebabkan 251 orang disandera ke Gaza, menjadikannya hari paling berdarah dalam sejarah Israel.
Sejak itu, kampanye militer Israel lewat darat dan udara telah menewaskan lebih dari 52.000 warga Palestina, sebagian besar adalah warga sipil, menurut otoritas kesehatan setempat. Sebagian besar wilayah Gaza kini berada dalam kondisi hancur total.
Diperkirakan dari 59 sandera yang masih ditahan Hamas, hanya 24 yang masih hidup. Keluarga para sandera khawatir intensitas pertempuran akan mengancam nyawa orang-orang yang mereka cintai. Sementara itu, para pengamat memperingatkan bahwa Israel bisa terjebak dalam perang gerilya berkepanjangan tanpa hasil nyata dan tanpa strategi pascaperang yang jelas.
Sejumlah jajak pendapat menunjukkan dukungan publik di Israel terhadap perang ini terus menurun. Banyak warga lebih memilih tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang memungkinkan pembebasan para sandera.
Hamas sendiri menyatakan hanya akan melepaskan sandera jika ada kesepakatan menyeluruh yang mengakhiri perang dan memaksa pasukan Israel mundur sepenuhnya dari wilayah Gaza.