Seoul, LOGIC.co.id – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengungkapkan permintaan maafnya secara terbuka kepada rakyat terkait pengumuman darurat militer yang berlangsung singkat minggu ini. Keputusan kontroversial ini memicu gejolak politik di negara tersebut dan mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.
Dalam pidato singkat berdurasi dua menit yang disiarkan di televisi, Yoon menyatakan, “Saya sangat menyesal dan ingin meminta maaf dengan tulus kepada rakyat. Keputusan ini diambil karena keputusasaan.” Namun, permintaan maaf ini tampaknya tidak mampu meredakan ketegangan.
Reaksi Oposisi dan Ancaman Pemakzulan
Langkah Yoon memicu kecaman keras dari partai oposisi utama, Demokrat, dan mitra internasional. Pemimpin oposisi, Lee Jae-myung, secara tegas menolak permintaan maaf Yoon, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, serta mendesak Presiden untuk segera mundur.
Menurut laporan The Guardian, pemakzulan Yoon membutuhkan dukungan dua pertiga anggota parlemen, atau setidaknya 200 dari total 300 kursi. Saat ini, oposisi Demokrat bersama sekutunya menguasai 192 kursi, sehingga hanya membutuhkan tambahan delapan suara dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Yoon.
Keputusan Darurat Militer yang Berujung Penolakan
Keputusan darurat militer diumumkan pada Rabu, di mana Yoon menggambarkan parlemen sebagai “sarang penjahat” yang menghambat urusan negara. Namun, hanya tiga jam setelah deklarasi tersebut, parlemen mengadakan pemungutan suara untuk membatalkan kebijakan itu dengan hasil telak 190-0.
Langkah ini menyebabkan pasukan bersenjata mengepung Majelis Nasional dalam waktu singkat, memicu ketakutan akan potensi kudeta. Intelijen melaporkan bahwa Yoon bahkan memerintahkan penahanan terhadap sejumlah politisi kunci, termasuk Lee Jae-myung dan anggota parlemen lainnya.
Krisis Politik yang Mengguncang Korea Selatan
Situasi ini menambah tekanan pada pemerintahan Yoon, dengan protes besar-besaran meluas di berbagai kota di Korea Selatan. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 73,6 persen warga mendukung pemakzulan Yoon, termasuk mayoritas dari kelompok konservatif yang sebelumnya menjadi pendukungnya.
Han Dong-hun, pemimpin PPP, menyebut tindakan Yoon sebagai ancaman besar bagi negara dan menyerukan agar ia mundur. Walikota Daegu, Hong Joon-pyo, memperingatkan bahwa jika Yoon dimakzulkan, PPP akan kehilangan alasan keberadaannya sebagai partai.
Skandal yang Membayangi Pemerintahan Yoon
Masa jabatan Yoon tidak hanya diguncang oleh kontroversi darurat militer, tetapi juga berbagai skandal lainnya. Salah satu yang paling disorot adalah tuduhan manipulasi saham dan penerimaan hadiah mewah oleh istrinya, Kim Keon Hee.
Yoon diketahui telah memblokir tiga upaya legislasi yang bertujuan untuk membentuk penyelidikan khusus terkait tuduhan tersebut. Hal ini kini menjadi salah satu alasan utama seruan untuk memakzulkan dirinya.
Akankah Yoon Bertahan?
Dengan dukungan publik yang terus menurun dan tekanan politik yang meningkat, masa depan Yoon sebagai Presiden Korea Selatan tampak semakin suram. Pertanyaan terbesar yang muncul adalah: apakah Yoon akan bertahan hingga akhir masa jabatannya, atau menyerah pada desakan pemakzulan?
