Jakarta, LOGIC.co.id – Gelombang desakan publik untuk mencopot Miftah Maulana Habiburrahman, alias Gus Miftah dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama terus membesar. Hingga Kamis (5/12/2024) malam, tujuh petisi online yang menyerukan pencopotan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 80.000 tanda tangan melalui platform change.org.
Salah satu petisi dengan jumlah pendukung terbesar adalah “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden” yang dibuat oleh seorang pengguna bernama Dika Prakasa pada 4 Desember 2024. Hingga berita ini ditulis, petisi tersebut telah didukung oleh 79.335 tanda tangan.
Alasan Tuntutan Pencopotan
Menurut Dika Prakasa, tindakan Gus Miftah dianggap tidak pantas, terutama mengingat posisinya sebagai pejabat publik yang kerap berbicara tentang nilai-nilai agama. Dalam deskripsinya, Dika menilai bahwa ucapan Gus Miftah yang viral di media sosial, saat ia diduga menghina pedagang es teh bernama Sunhaji, mencoreng citra pemerintah.
“Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau. Karena hal seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Agar jajaran Bapak Presiden sejalan dengan visi beliau, segera copot Gus Miftah!” tulis Dika dalam petisinya.
Sikap Gus Miftah dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sangat menghormati masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima dan pekerja informal lainnya.
“Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya menghormati rakyat kecil yang bekerja keras secara halal. Tindakan Gus Miftah seolah mencederai nilai tersebut,” tambah Dika.
Petisi-petisi Lain yang Menguatkan Desakan
Selain petisi yang dibuat oleh Dika Prakasa, terdapat enam petisi lainnya yang mengangkat isu serupa, seperti:
- “Desak Gus Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Presiden”
- “Berhentikan Gus Miftah dari Jabatan Staf Khusus Presiden”
- “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden”
Jika digabungkan, total dukungan dari ketujuh petisi ini melampaui 80.000 tanda tangan, menunjukkan luasnya keresahan masyarakat terhadap isu tersebut.
DPR Dorong Evaluasi Kinerja Pejabat Publik
Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja para utusan khusus presiden, termasuk Gus Miftah.
“Kami telah menerima aspirasi masyarakat dan meminta pemerintah untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap kinerja pejabat, termasuk para pembantu presiden,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Kamis (5/12/2024).
Namun, Dasco menegaskan bahwa keputusan sanksi atau pencopotan berada sepenuhnya di tangan pemerintah, mengingat jabatan utusan khusus presiden setara dengan posisi menteri.
“Soal ada atau tidaknya sanksi, itu bukan kewenangan kami. Pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan tersebut,” tambahnya.
Kontroversi yang Memicu Petisi
Kejadian ini bermula dari video yang memperlihatkan Gus Miftah diduga menghina Sunhaji, seorang pedagang es teh, dengan kata-kata kasar dalam sebuah acara keagamaan. Dalam video tersebut, ia berkata:
“Es tehmu masih banyak? Ya, sana dijual, gblk.”
Pernyataan ini langsung memicu kritik tajam di media sosial, dengan banyak pihak menilai ucapan tersebut tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang pejabat publik.
Meski Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sunhaji dan mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, sebagian besar masyarakat tampaknya belum puas.
Harapan Publik
Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk merespons polemik ini. Di sisi lain, gelombang dukungan terhadap petisi online menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pejabat publik yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh pemerintah.
