Jakarta, LOGIC.co.id – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia tidak dimaksudkan sebagai "sejarah resmi" versi pemerintah. Ia menyatakan bahwa istilah tersebut tidak memiliki dasar dalam konteks penyusunan sejarah yang tengah dilakukan saat ini.
"Kalau ada yang menyebut official history atau sejarah resmi, itu mungkin hanya ucapan saja. Tapi tidak akan pernah ada penulisan yang menyatakan ini adalah sejarah resmi. Tidak ada itu," ujar Fadli saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Fadli menambahkan bahwa penyusunan sejarah nasional Indonesia ini sepenuhnya ditulis oleh para sejarawan profesional yang ahli di bidangnya masing-masing. Tujuannya adalah menghasilkan narasi sejarah yang lebih lengkap, faktual, dan inklusif.
"Ini adalah bagian dari penulisan sejarah nasional Indonesia oleh para sejarawan, bukan semata-mata narasi pemerintah," lanjutnya.
Mencakup Sejarah hingga Era Prabowo
Dalam rapat yang sama, Fadli juga menjelaskan bahwa penulisan ulang ini akan mencakup periode sejarah dari awal berdirinya Indonesia hingga pelantikan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, pada 20 Oktober 2024. Saat ini, buku sejarah nasional yang ada hanya mencakup hingga masa pemerintahan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie.
"Penulisan ini akan mencatat sampai akhir masa pemerintahan Pak Jokowi dan pelantikan Pak Prabowo. Setelah itu, penulisan akan dihentikan di situ," jelasnya.
Alasan Penulisan Ulang Sejarah
Lebih lanjut, Fadli Zon mengungkapkan alasan utama pemerintah menggagas penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Menurutnya, buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) terakhir yang diterbitkan pada 2002 sudah tidak relevan dan belum pernah diperbarui sejak saat itu.
"Buku tersebut belum mencakup era Presiden Megawati, Presiden SBY, hingga era Presiden Jokowi. Bahkan era Gus Dur pun belum ada di dalamnya," ungkap Fadli.
Selain periode kepemimpinan, catatan sejarah terkait pemilihan umum juga sangat terbatas. Buku sejarah saat ini hanya mencatat hingga Pemilu 1997 dan tidak merekam secara lengkap dinamika demokrasi yang terjadi setelahnya.
"Pemilu 1999, 2004, hingga 2019 tidak tercatat sama sekali. Padahal, kita sudah mengalami beberapa kali transisi demokrasi yang penting," tambahnya.
Sejarah Berbasis Perspektif Indonesia
Salah satu tujuan utama penulisan ulang ini adalah untuk menghadirkan sejarah yang berpijak pada sudut pandang bangsa Indonesia sendiri. Menurut Fadli, buku sejarah sebelumnya banyak dipengaruhi oleh sudut pandang kolonial, terutama Belanda.
"Yang ingin kita hadirkan adalah sejarah dari perspektif Indonesia — Indonesia sentris. Karena jika ditulis dari sudut pandang bangsa sendiri, maka aktor-aktor dan narasinya tentu akan sangat berbeda," tegas Fadli.
Pemerintah berharap, dengan adanya penulisan ulang ini, generasi muda dapat memahami perjalanan bangsa Indonesia secara lebih utuh, akurat, dan sesuai dengan semangat kebangsaan.