Bandung, LOGIC.co.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat melakukan aksi walk out dari sidang paripurna yang digelar pada Jumat (16/5/2025). Keputusan itu merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai telah melecehkan institusi legislatif saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon.
Menurut Fraksi PDI-P, ucapan Dedi tidak hanya merendahkan kehormatan DPRD tetapi juga mengancam hubungan baik antara lembaga legislatif dan eksekutif di Jawa Barat.
Dinilai Lecehkan DPRD, PDI-P Tuntut Klarifikasi
Anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat, menyebut pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi seolah menggambarkan DPRD sebagai penghambat dalam proses pemerintahan.
"Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah, kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat," ujar Doni saat dihubungi LOGIC.co.id, Jumat malam.
Menurut Doni, ucapan tersebut berpotensi memperkeruh hubungan antara eksekutif dan legislatif serta menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan prinsip trias politika yang mengharuskan kerja sama seimbang antara tiga pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting, ya sudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule," tegas Doni.
Isi Pernyataan Dedi Mulyadi yang Dipersoalkan
Pernyataan yang menuai kritik itu disampaikan Dedi Mulyadi saat Musrenbang di Cirebon, Rabu (7/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia mengutarakan bahwa kepemimpinan tidak harus selalu bergantung pada dana.
"Duit mah nuturkeun (uang akan mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," ucap Dedi.
Lebih lanjut, ia menyinggung soal model pembangunan zaman dahulu yang tidak melibatkan proses panjang seperti saat ini.
"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh)," kata Dedi.
Dedi juga menyampaikan pandangannya tentang makna kolaborasi yang, menurutnya, tidak harus diartikan sebagai serangkaian rapat.
"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat... ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam," lanjutnya.
Pernyataan tersebut dianggap PDI-P sebagai bentuk penyederhanaan berlebihan atas peran DPRD yang memiliki fungsi pengawasan dan legislasi.
Respons Dedi Mulyadi atas Walk Out Fraksi PDI-P
Menanggapi aksi walk out tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya menghargai langkah politik Fraksi PDI-P.
"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, dan ia tetap membuka ruang dialog demi keberlangsungan pemerintahan yang kondusif.