Yogyakarta, LOGIC.co.id – Miftah Maulana Habiburrahman, alias Gus Miftah secara resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Pengumuman tersebut disampaikan langsung di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, pada Jumat (6/12/2024).
“Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ungkap Miftah dalam konferensi pers dengan nada penuh emosi.
Keputusan ini, menurut Miftah, diambil atas dasar cinta dan penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. “Keputusan ini bukan karena tekanan siapa pun, melainkan bentuk tanggung jawab moral saya,” tambahnya dengan suara bergetar.
Kontroversi yang Memicu Reaksi Publik
Langkah ini muncul di tengah sorotan publik terhadap Miftah. Sebelumnya, video dirinya yang dianggap menghina seorang pedagang es teh bernama Sunhaji dalam sebuah acara keagamaan di Magelang viral di media sosial. Video tersebut memicu gelombang kritik, bahkan hingga melahirkan petisi online yang meminta Presiden Prabowo mencopot Miftah dari jabatannya.
Sejak 4 Desember 2024, terdapat setidaknya tujuh petisi di laman Change.org yang mendesak Miftah mundur. Salah satu petisi bahkan menolak keberadaan Miftah di jabatan tersebut, menilai tindakannya tidak mencerminkan sikap yang layak bagi seorang pemimpin bidang kerukunan beragama.
Permintaan Maaf dan Reaksi Masyarakat
Setelah kontroversi mencuat, Miftah segera bertemu dengan Sunhaji untuk meminta maaf secara langsung. Momen itu menunjukkan upaya Miftah untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Meski demikian, permintaan maaf tersebut belum sepenuhnya meredakan gelombang kritik.
Respon Pemerintah dan Implikasi Politik
Pengunduran diri ini juga menjadi perhatian karena posisi yang ditinggalkan Miftah cukup strategis dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Presiden Prabowo hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait pengunduran diri ini.
Pengamat politik menilai keputusan Miftah adalah langkah yang tepat untuk meredakan polemik yang berpotensi mengganggu fokus pemerintah. Namun, hal ini juga menjadi pengingat bagi pejabat publik akan pentingnya menjaga sikap dan tindakan di hadapan masyarakat.
Catatan Penting untuk Ke Depan
Kontroversi ini menunjukkan bahwa pejabat publik harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat adalah kunci utama untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.
