Jakarta, LOGIC.co.id – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2028 telah menjadi topik hangat. Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Apa saja alasan dan persiapan yang mendasari keputusan besar ini? Berikut ulasannya.
Alasan Pemindahan Pusat Pemerintahan ke IKN
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, IKN Nusantara dirancang sebagai ibu kota politik Indonesia yang baru. Pemindahan ini bertujuan untuk memusatkan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di satu lokasi strategis.
“Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN dilakukan setelah IKN mampu memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, semua kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus tersedia di sana,” ungkap Hasan pada Selasa (10/12/2024).
Pembangunan kantor-kantor pemerintahan untuk mendukung ketiga cabang kekuasaan ini dijadwalkan selesai pada 2028. Dengan demikian, IKN akan siap menjalankan perannya secara penuh sebagai pusat pemerintahan.
Persiapan Sarana dan Prasarana di IKN
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa keberhasilan pemindahan ini bergantung pada kesiapan infrastruktur di IKN. Sarana seperti gedung legislatif dan yudikatif menjadi prioritas utama.
“Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, terutama gedung legislatif dan yudikatif,” ujar Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Sementara itu, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, termasuk Istana Negara dan kantor kementerian, diperkirakan rampung pada akhir 2025. Tahapan ini menjadi fondasi awal sebelum melanjutkan pembangunan fasilitas lain.
Pembangunan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025. Proyek ini ditargetkan selesai pada 2027 untuk memastikan IKN siap sebagai pusat pemerintahan yang lengkap.
“Pembangunan legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027. Ini penting agar IKN memiliki semua cabang pemerintahan, bukan hanya eksekutif,” jelas Basuki di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Rampungnya infrastruktur ini akan mendukung kelengkapan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan.
Sikap DPR terhadap Pemindahan ke IKN
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan dukungannya terhadap rencana pemindahan ke IKN.
“Kami akan mengikuti keputusan pemerintah. Saat ini, seluruh proses ada di tangan pemerintah,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
DPR juga siap mempersiapkan gedung parlemen baru di IKN sesuai arahan pemerintah. Langkah ini menunjukkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merealisasikan rencana besar ini.
Agenda Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN
Presiden Prabowo direncanakan mengunjungi IKN pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan proyek, termasuk peresmian dan groundbreaking sejumlah infrastruktur utama.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa jadwal kunjungan akan ditentukan oleh Istana Kepresidenan. Langkah ini diharapkan menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan IKN.
Tahapan Selanjutnya dalam Pembangunan IKN
Saat ini, fokus utama pembangunan adalah kawasan eksekutif yang direncanakan selesai pada Desember 2025. Setelah itu, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025 dengan target selesai pada 2027.
Dengan semua tahapan ini, IKN diproyeksikan menjadi ibu kota politik yang lengkap pada 2028. Pemerintah berkomitmen menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
