Jakarta, LOGIC.co.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam memberantas judi online di Indonesia, terutama dalam menangkap para bandar besar yang menjadi dalang dari aktivitas ilegal ini.
Dalam sebuah wawancara khusus, Meutya menyinggung kompleksitas penanganan kasus ini yang membutuhkan waktu dan strategi terstruktur.
Proses Penyelidikan yang Sistematis
Saat ditanya oleh presenter Rivana Pratiwi mengenai lambannya penangkapan bandar judi online, Meutya menyebut bahwa penjelasan lebih detail sebenarnya merupakan wewenang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia berbagi pandangan berdasarkan komunikasi yang dilakukannya dengan Kapolri.
“Kapolri bilang, ini sedang diurai secara bertahap. Kepolisian harus berlandaskan pada pengembangan penyidikan, bukan hanya kecurigaan semata. Jadi memang satu per satu,” jelas Meutya.
Meutya menambahkan, pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan setiap tindakan didasarkan pada bukti yang kuat.
Bandar Besar Belum Tersentuh
Meutya juga mengungkap bahwa meskipun beberapa pelaku sudah berhasil diamankan, bandar besar atau otak utama dari jaringan judi online ini belum tertangkap.
“Kalau saya tidak salah, yang diamankan saat ini mungkin bandarnya, tapi bukan yang utama,” ujarnya.
Dugaan Pengaruh Bandar Judi Online
Ketika ditanya mengenai dugaan bahwa bandar judi online memiliki pengaruh besar di Indonesia, Meutya mengakui bahwa isu tersebut memang beredar. Namun, ia menegaskan belum ada bukti konkret untuk mendukung klaim tersebut.
“Saya dengar sih, tapi saya enggak tahu benar apa enggak,” katanya singkat.
Presiden Prabowo Beri Arahan Tegas
Dalam wawancara tersebut, Meutya juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan judi online. Presiden menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama secara tegas dan tanpa kompromi.
“Presiden sering mengingatkan bahwa ini adalah perang yang harus dijalankan bersama. Tidak boleh ada yang membeking atau melindungi pelaku judi online,” ujar Meutya.
Prabowo menilai bahwa judi online merugikan rakyat kecil dan menengah, sehingga pemberantasannya menjadi prioritas pemerintah.
Kompleksitas pemberantasan judi online di Indonesia bukan hanya soal teknologi, tetapi juga mencakup jaringan yang terorganisir dengan baik. Upaya yang dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum memerlukan waktu dan koordinasi. Meski jalan masih panjang, arahan tegas dari Presiden menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas praktik ilegal ini.
