Jakarta, LOGIC.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi memecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Langkah ini diambil karena Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar kode etik partai, yang berdampak pada kerusakan sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.
Keputusan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang diterbitkan pada 14 Desember 2024. SK ini ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Pengumuman resmi dilakukan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, pada Senin (16/12/2024).
“Telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” demikian isi SK pemecatan Jokowi dari PDI-P.
Pelanggaran Terhadap Keputusan Partai
Komarudin menjelaskan, salah satu alasan utama pemecatan adalah karena Jokowi tidak mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI-P tahun 2019. Jokowi secara terbuka mendukung calon presiden dan wakil presiden dari partai lain, yang bertentangan dengan keputusan DPP PDI-P untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Sdr. Joko Widodo telah melanggar AD/ART PDI Perjuangan Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai. Beliau secara terang-terangan melawan keputusan DPP Partai dengan mendukung calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju,” tegas Komarudin.
Sanksi Tegas untuk Jokowi
Sebagai tindak lanjut, PDI-P melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan partai. PDI-P juga menegaskan bahwa partai tidak lagi bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan oleh Jokowi.
Keputusan ini menandai babak baru dalam hubungan antara Jokowi dan PDI-P, partai yang telah mendukungnya selama dua periode pemerintahan.
Latar Belakang Konflik
Pemecatan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan Jokowi dan PDI-P dikabarkan memburuk. Jokowi dianggap mengambil langkah-langkah yang dinilai sebagai intervensi dalam institusi negara dan mendukung pihak di luar kebijakan partai.
PDI-P, di bawah kepemimpinan Megawati, telah secara konsisten mengedepankan loyalitas kader terhadap keputusan partai. Keputusan pemecatan ini menjadi sinyal tegas bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran etik dan disiplin, bahkan untuk seorang presiden.
Respon Jokowi
Hingga berita ini diturunkan, Jokowi belum memberikan pernyataan resmi terkait pemecatannya dari PDI-P. Namun, langkah ini diprediksi akan memengaruhi dinamika politik nasional, terutama menjelang Pemilu 2024.
Dampak pada Pemilu 2024
Pemecatan Jokowi dari PDI-P berpotensi memengaruhi dukungan politik dalam Pilpres 2024. Dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden dari PDI-P, keputusan ini bisa menjadi ujian besar bagi soliditas partai.
Apakah langkah ini justru akan memperkuat atau melemahkan elektabilitas PDI-P dalam Pemilu mendatang? Hanya waktu yang bisa menjawab.
