LOGIC.co.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menarik perhatian publik dengan pernyataannya bahwa biaya penempatan puluhan ribu pasukan AS di Korea Selatan dan Jepang akan menjadi bagian dari pembahasan tarif dagang. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di Seoul dan Tokyo yang selama ini berupaya memisahkan urusan pertahanan dari negosiasi ekonomi.
Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump mengatakan bahwa pembicaraan mengenai pembagian biaya pertahanan akan menjadi bagian dari “satu paket” negosiasi dengan Korea Selatan. Ia juga menyinggung hal yang sama saat menerima kunjungan pejabat Jepang di Washington pekan ini.
Saat ini, Jepang menampung sekitar 50.000 tentara AS, sementara Korea Selatan memiliki 28.500. Kedua negara sangat bergantung pada perlindungan nuklir AS untuk menghadapi ancaman dari China, Rusia, dan Korea Utara, serta menjadi titik penting bagi kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.
Trump sebelumnya pernah mengancam akan menarik pasukan AS jika kedua negara tidak meningkatkan kontribusi dana mereka. Selama masa jabatan pertamanya, ia menuntut miliaran dolar tambahan dari sekutu-sekutunya di Asia Timur.
Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korea Selatan, Kim Hong-kyun, mengatakan bahwa hingga saat ini Washington belum secara resmi mengajukan renegosiasi atas Special Measures Agreement (SMA) — perjanjian yang mengatur dukungan finansial Korea Selatan terhadap pasukan AS. Meskipun demikian, Seoul menyatakan siap menghadapi berbagai kemungkinan.
Menteri Keuangan Korea Selatan, Choi Sang-mok, menyatakan bahwa pembagian biaya saat ini tidak sedang dibahas ulang. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan kepada Reuters bahwa isu pengeluaran pertahanan semestinya tidak dikaitkan dengan tarif perdagangan.
Tekanan Politik dan Kepentingan Ekonomi
Analis dari Asia Society Policy Institute, Danny Russel, menyebut bahwa langkah Trump membuka kembali pembahasan pertahanan adalah strategi tekanan yang disengaja. “Trump jelas melihat hubungan aliansi sebagai sesuatu yang transaksional dan ingin mengambil keuntungan ekonomi dari keberadaan payung pertahanan AS,” ujarnya.
Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joe Biden tahun lalu, pemerintah AS dan Korea Selatan mempercepat penandatanganan perjanjian SMA terbaru. Perjanjian lima tahun itu mencakup peningkatan kontribusi Korea Selatan sebesar 8,3% menjadi $1,47 miliar pada tahun pertama, dengan kenaikan selanjutnya disesuaikan dengan indeks harga konsumen.
Namun, seorang pejabat keamanan Korea Selatan yang enggan disebut namanya mengakui bahwa keputusan untuk bernegosiasi lebih awal justru membuat posisi tawar mereka sekarang lebih lemah. “Sekarang, jika kita harus bernegosiasi lagi, titik awalnya lebih tinggi daripada jika kita menunggu,” ujarnya.
Situasi Politik di Korea Selatan dan Jepang
Kondisi politik dalam negeri Korea Selatan juga menambah kompleksitas. Presiden Yoon Suk-yeol baru saja dimakzulkan akibat upaya memberlakukan darurat militer pada Desember lalu. Saat ini negara dipimpin oleh pemerintahan sementara, dan pemilu presiden dijadwalkan pada 3 Juni.
Di sisi lain, Jepang menjadi negara dengan jumlah pasukan AS terbanyak di luar negeri. Berdasarkan perjanjian tahun 2022 yang akan berakhir pada Maret 2027, Jepang membayar sekitar 211 miliar yen (sekitar $1,48 miliar) setiap tahunnya untuk mendukung kehadiran militer AS.
Menurut analis Bruce Klingner dari Heritage Foundation, pembukaan kembali pembicaraan SMA dan pengaitannya dengan isu tarif bisa memperbesar tekanan terhadap Korea Selatan. “Ini bisa menimbulkan kekhawatiran baru, termasuk kemungkinan Korea Selatan harus membuat konsesi ekonomi lebih lanjut,” kata mantan analis CIA itu.
Masa Depan Aliansi dan Ancaman Nuklir
Pertanyaan mengenai sejauh mana AS bersedia melindungi Korea Selatan dari ancaman nuklir Korea Utara mendorong sebagian pihak di Seoul menyerukan pengembangan senjata nuklir sendiri.
Kompleksitas negosiasi dengan pemerintahan Trump juga diperparah oleh perbedaan fakta yang disampaikan. Dalam salah satu unggahannya, Trump keliru menyatakan bahwa pembayaran biaya pertahanan baru dimulai pada masa pemerintahannya dan dihentikan oleh Biden. Padahal, perjanjian SMA telah berlangsung sejak tahun 1991 dan perjanjian terbaru ditandatangani pada tahun lalu.
Dalam sidang di Kongres AS pekan lalu, Komandan Pasukan AS di Korea (USFK), Jenderal Xavier Brunson, memuji kontribusi Korea Selatan dalam anggaran pertahanan serta pembelian senjata dan pesawat tempur dari AS. “Investasi strategis ini menunjukkan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan antara kedua negara,” ujarnya.
