Jakarta, LOGIC.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya oknum di birokrasi pemerintahan yang disebutnya sebagai “raja kecil” dan kebal hukum. Mereka dikatakan melakukan perlawanan terhadap kebijakan penghematan anggaran yang sedang digalakkan pemerintah.
Dalam pidatonya di Kongres XVII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menegaskan bahwa pengeluaran negara yang tidak perlu dan terkesan mubazir harus dihentikan. Ia bahkan menuding ada pihak yang keberatan dengan pemangkasan anggaran karena alasan tertentu.
“Saya ingin (pengeluaran mubazir) dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya? Ada! Dalam birokrasi ada yang merasa kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil,” tegas Prabowo.
Meskipun tidak menyebut siapa yang dimaksud sebagai “raja kecil“, Prabowo menegaskan bahwa penghematan anggaran ini bukan tanpa tujuan. Menurutnya, dana yang berhasil dipangkas akan dialokasikan untuk kepentingan rakyat, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Pemangkasan Anggaran Demi Pendidikan
Prabowo memaparkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 330.000 sekolah, sementara anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah per tahun. Untuk itu, ia menilai pengurangan perjalanan dinas luar negeri menjadi salah satu langkah strategis dalam efisiensi anggaran.
“Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu, perjalanan dinas luar negeri dikurangi,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang tetap menentang kebijakan ini.
“Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua! Bandel, ndablek, nggak usah ke luar negeri, lima tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu!” tambahnya.
Pernyataan Prabowo ini langsung mengundang sorotan publik. Apakah perlawanan dari “raja kecil” birokrasi ini akan berlanjut? Dan apakah langkah penghematan ini benar-benar akan berdampak pada perbaikan sistem pendidikan Indonesia?
