Jakarta, LOGIC.co.id – Skandal besar kembali mencoreng wajah PT Pertamina (Persero). Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar dugaan korupsi yang menggerogoti keuangan negara hingga Rp 193,7 triliun hanya dalam setahun (2023). Bahkan, selama periode 2018-2023, kerugian diperkirakan membengkak mendekati Rp 1 kuadriliun! Dari ekspor minyak ilegal hingga mark up biaya pengiriman, kasus ini jadi bukti betapa “rusaknya” tata kelola BUMN energi tersebut.
Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communication Pertamina, mencoba meredam situasi. “Kami hormati proses penyidikan Kejagung dan menunggu hasilnya,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (27/2/2025). Namun, pernyataan kalem itu tak cukup menutupi fakta mencengangkan yang terkuak.
Skema “Jahat” yang Menguras Negara
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, membeberkan lima modus busuk penyebab kerugian Rp 193,7 triliun di 2023:
- Ekspor Minyak Mentah Ilegal: Rp 35 triliun lenyap begitu saja.
- Impor Minyak via Broker Tipu-Tipu: Rp 2,7 triliun mengalir entah ke mana.
- Impor BBM Tak Jelas: Rp 9 triliun jadi bancakan broker.
- Kompensasi BBM Amburadul: Rp 126 triliun raib tanpa aturan jelas.
- Subsidi BBM Nyasar: Rp 21 triliun gagal sampai ke rakyat.
Dalam acara Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025), Harli menggebrak, “Coba hitung, dari 2018 sampai 2023, kalau rata-rata segitu per tahun, kerugiannya bisa bikin kita pusing!” Kejagung masih mengaudit lebih lanjut, karena tiap tahun punya pola kerugian berbeda.
7 “Penjahat” di Balik Layar
Kejagung tak tanggung-tanggung menetapkan tujuh tersangka, termasuk empat petinggi Pertamina dan tiga broker licik. Ini daftarnya:
Petinggi Pertamina yang Terjerat:
- Riva Siahaan (RS) – Dirut PT Pertamina Patra Niaga.
- Yoki Firnandi (YF) – Bos PT Pertamina International Shipping.
- Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
- Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
Broker Nakal:
- MKAR – Otak di balik PT Navigator Khatulistiwa.
- DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim.
- GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak.
Modus Kotor yang Bikin Geram
RS, SDS, dan AP diduga “main mata” dengan broker untuk memenangkan kontrak ilegal. DW dan GRJ berkomplot dengan AP menetapkan harga selangit (spot price) meski syarat tak terpenuhi, lalu SDS mengangguk setuju untuk impor produk kilang.
Lebih parah, RS ketahuan membeli Pertalite (RON 90) murahan, lalu “disulap” jadi Pertamax (RON 92) lewat blending di depo praktik yang jelas-jelas haram! Sementara YF tak kalah nakal, menggelembungkan kontrak pengiriman hingga 13-15 persen di Pertamina International Shipping. Duit haram itu diduga mengalir ke MKAR.
Rakyat Menderita, Elit Tertawa
Bayangkan, subsidi BBM yang seharusnya untuk rakyat malah dikorupsi. Harga impor membengkak, negara menanggung beban, sementara segelintir oknum bersenang-senang. Jika Rp 1 kuadriliun benar-benar hilang dalam lima tahun, ini bukan lagi skandal biasa tapi bencana nasional!
Kejagung berjanji tak akan berhenti sampai di sini. Publik menanti keadilan: akankah kasus ini membongkar borok Pertamina lebih dalam, atau hanya jadi sensasi sesaat? Tetap ikuti perkembangannya!
