Jakarta, LOGIC.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat desakan dari DPR RI untuk segera menuntaskan penyelidikan kasus megakorupsi di PT Pertamina (Persero). Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan pentingnya langkah progresif agar kasus ini tidak berkembang menjadi “bola liar” yang membingungkan masyarakat.
Menurut Bamsoet, lambannya penanganan kasus ini berpotensi memunculkan spekulasi dan hoaks. Oleh karena itu, ia meminta Kejagung segera melacak aliran dana hasil korupsi dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pihak terkait lainnya.
Dana Korupsi Rp1.000 Triliun, Siapa yang Menikmati?
Bamsoet menyoroti besarnya nilai korupsi yang mencapai hampir Rp1.000 triliun. Ia meyakini dana sebesar itu tidak mungkin hanya disimpan dalam rekening tujuh tersangka yang telah ditetapkan Kejagung.
“Publik yakin uang hasil korupsi ini tidak hanya dinikmati oleh para tersangka yang ada saat ini. Skala manipulasi yang terjadi selama lima tahun menunjukkan adanya aktor lain yang terlibat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Ia menduga modus operandi dalam kasus ini melibatkan manipulasi atau pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan secara sistematis. Hal ini, menurutnya, semakin memperkuat indikasi bahwa para tersangka tidak bekerja sendiri.
Ujian Berat bagi Kejagung
Kasus megakorupsi Pertamina ini dinilai sebagai ujian berat bagi Kejagung dalam membuktikan komitmennya memberantas korupsi berskala besar. Bamsoet menekankan bahwa masyarakat berharap kasus ini diselesaikan secara transparan, dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman setimpal.
“Kejagung harus membuktikan kredibilitasnya dengan menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan. Jangan sampai ada pihak yang dilindungi,” tegasnya.
Selain itu, Bamsoet juga mendorong masyarakat untuk terus mengawal penyelidikan dan upaya pemulihan aset negara yang telah hilang akibat kasus ini.
Dengan besarnya nilai korupsi yang terungkap, publik menanti langkah tegas Kejagung dalam membongkar jaringan yang terlibat dan memastikan dana yang dikorupsi dapat dikembalikan ke kas negara.
