LOGIC.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengawasan ketat terhadap program makan bergizi gratis guna mencegah potensi korupsi. Dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3), kedua pihak sepakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa, menegaskan bahwa KPK akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin ke berbagai instansi terkait demi memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Kedeputian Pencegahan KPK akan melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan implementasi program berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Cahya.
Menurutnya, sidak akan mencakup seluruh unit kerja di bawah BGN guna mencegah potensi penyimpangan anggaran. Cahya mencontohkan, jika dana yang dialokasikan Rp10 ribu per porsi makanan, maka harus benar-benar digunakan sesuai jumlah tersebut, bukan dipotong atau dimanipulasi dalam laporan keuangan.
BGN Sambut Baik Pengawasan KPK
Menanggapi hal ini, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya terbuka terhadap sidak yang dilakukan oleh KPK. Ia menilai pengawasan ketat sangat penting agar program makan bergizi gratis berjalan dengan optimal dan tepat sasaran.
“Sidak dari KPK menjadi langkah krusial untuk membandingkan sistem tata kelola yang telah kami rancang dengan pelaksanaan nyata di lapangan,” jelas Dadan.
Selain pengawasan langsung, KPK juga memberikan rekomendasi kepada BGN untuk meningkatkan transparansi melalui digitalisasi dalam sistem pengelolaan keuangan. Dengan sistem berbasis digital, potensi penyalahgunaan dana diharapkan dapat diminimalkan.
KPK Siap Kirim SDM untuk Perkuat Pengawasan
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa KPK bahkan menawarkan bantuan tenaga ahli dari internalnya untuk terlibat langsung dalam struktur organisasi BGN. Kehadiran personel KPK ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan internal sehingga tata kelola program lebih transparan dan akuntabel.
“KPK menawarkan SDM mereka untuk membantu memastikan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis ini sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan,” ungkap Dadan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal tanpa celah korupsi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi siswa yang menjadi sasaran utama program ini.
