Jakarta, LOGIC.co.id – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 14 triliun. Meski demikian, langkah ini bukan berarti proyek IKN dihentikan total, melainkan penggunaannya ditunda hingga waktu yang ditentukan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran ini merupakan hal yang biasa terjadi di awal tahun sebagai bagian dari proses penyesuaian dalam APBN.
“Ini bukan pemblokiran total. Ini lebih ke penyesuaian anggaran yang biasa dilakukan di awal tahun. Ada prioritas tertentu yang harus disesuaikan sebelum dana bisa dicairkan,” ujar Zainal, Rabu (12/2/2025).
Dampak Pemblokiran Anggaran terhadap IKN
Ketika ditanya apakah pemblokiran ini akan berdampak signifikan terhadap pembangunan IKN, Zainal tidak memberikan jawaban secara rinci. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek pembangunan baru di IKN kini menjadi tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Kami hanya melanjutkan proyek yang sudah ada, sementara pembangunan tahap berikutnya akan ditangani oleh Otorita,” jelasnya.
Di sisi lain, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw memastikan bahwa proyek IKN tetap berjalan sesuai rencana.
“Pembangunan tahap kedua (2025-2029) akan fokus pada ekosistem yudisial dan legislatif, serta infrastruktur pendukung lainnya. Nusantara tetap ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028,” kata Troy.
OIKN juga membantah isu yang menyebut bahwa para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal mereka akibat ketidakpastian anggaran.
“Tidak benar ada rencana memobilisasi pekerja kembali ke daerah masing-masing,” tegasnya.
Pemerintah Pastikan Pembangunan Tetap Berlanjut
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut memastikan bahwa pembangunan IKN tidak akan berhenti. Setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, AHY menegaskan bahwa anggaran Rp 48,8 triliun sudah dialokasikan untuk pembangunan hingga 2029.
“Pembangunan IKN tetap berlanjut sesuai tahapan yang sudah dirancang. Fokus saat ini adalah menyelesaikan Istana Negara dan Istana Garuda, lalu beralih ke pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif,” ujar AHY.
Meski terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah meyakinkan bahwa proyek ini tidak akan mangkrak. Dengan skema pembiayaan dari berbagai sumber—APBN, investasi swasta, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)—IKN masih diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan baru sesuai target.
