LOGIC.co.id – Harga bahan pokok seperti beras, gula konsumsi, dan minyakita terus dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Pengamat pertanian, Khudori, menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih tegas dalam mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan pasokan pangan agar masyarakat tidak semakin terbebani.
Menurutnya, pemerintah memiliki dua instrumen utama untuk mengatur harga pangan, yakni melalui regulasi harga serta cadangan pangan pemerintah (CPP).
Harga Eceran Tertinggi Tak Dipatuhi, Tindakan Tegas Diperlukan
Khudori menjelaskan bahwa regulasi harga dibagi menjadi dua, yaitu HET dan harga acuan pembelian (HAP). HET bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi pedagang yang menjual di atas harga yang ditetapkan, sementara HAP hanya bersifat sebagai referensi tanpa konsekuensi hukum.
“Sejak beberapa bulan terakhir, harga beras, gula konsumsi, dan minyakita dijual di atas HET. Minyakita sudah melampaui HET sejak Juni tahun lalu, gula konsumsi sejak September, dan beras medium sudah lama berada di atas batas harga yang ditentukan,” ungkap Khudori, Rabu (5/3).
Ia menyoroti bahwa meskipun aturan tentang HET sudah jelas, hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menertibkan harga di pasar tradisional. Sementara itu, ritel modern lebih patuh karena lebih mudah diawasi.
“Jika pelanggaran terhadap HET saja tidak ditindak, apalagi harga acuan yang hanya bersifat rekomendasi. Pemerintah harus segera bertindak, bukan hanya sekadar menetapkan aturan,” tegasnya.
Peran Cadangan Pangan dalam Menjaga Stabilitas Harga
Selain regulasi harga, pemerintah juga memiliki mekanisme stabilisasi melalui cadangan pangan pemerintah (CPP). Khudori menilai bahwa saat ini hanya beras yang memiliki cadangan cukup untuk melakukan intervensi pasar.
“Beras di Bulog sekitar dua juta ton, cukup untuk intervensi harga. Namun, untuk komoditas lain seperti jagung, kedelai, gula, dan minyak goreng, cadangannya sangat kecil,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah fokus pada beberapa komoditas utama yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah perlu menentukan prioritas, misalnya berdasarkan dampak terhadap inflasi, kontribusi pada perekonomian, serta pengaruhnya terhadap belanja rumah tangga, terutama bagi kelompok miskin,” tambahnya.
Pemerintah Janji Stabilkan Harga Pangan
Menanggapi persoalan ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan harga untuk melindungi produsen dan konsumen.
“Minyakita akan didistribusikan dalam jumlah dua kali lipat, dan kami juga meminta Satgas Pangan untuk menelusuri jika ditemukan pelanggaran,” ujar Arief.
Sementara itu, untuk mengendalikan harga beras medium yang masih tinggi, pemerintah akan menggelontorkan 150 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Idul Fitri, dengan harga yang sesuai dengan HET beras medium.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan lonjakan harga bahan pokok dan mencegah beban ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
